New Regulation on MSMEs and Large-Scale Enterprises Partnership

Procedure for Investment Partnerships Between Large-Scale Enterprises and MSMEs Introduced

 

the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (“Minister”) recently issued Regulation No. 1 of 2022 on the Procedure for the Implementation of Partnerships Within the Investment Sector Between Large-Scale Enterprises and Micro-, Small- and Medium-Scale Enterprises in Areas (“Regulation 1/2022”). partnerships between large-scale enterprises and MSMEs must be initiated within priority investment business sectors and/or other business sectors that would benefit from said partnerships in accordance with the relevant applicable laws and regulations, Regulation 1/2022 sets out a number of provisions that specifically

  • Forms of partnership;
  • Implementation of partnerships;
  • Government guidance;
  • Obligations of large-scale enterprises;
  • Rewards; and
  • Administrative sanctions.

The pattern of the partnership between large businesses and MSMEs can be done in one of the following ways:

  1. Core-plasma: in essence, large businesses carry out guidance and development of their plasma MSMEs in several aspects, including the provision of land and production facilities, providing technical guidance on production and business management, financing and marketing.
  2. Subcontract: Large-scale enterprises should provide support to MSMEs in various forms, including opportunities and assistance relating to certain production processes/components and/or assistance in the securing of raw materials for sustainable production, funding and management in relation to payment systems that will not disadvantage any of the parties concerned.
  3. Franchise: Large-scale enterprises should prioritize MSMEs located in areas that possess the relevant capacities and business feasibilities.
  4. General trade: This form of partnership can be conducted through marketing cooperation and through the provision of business locations by large-scale enterprises to MSMEs
  5. Distribution and agent: large-scale enterprises may grant special rights to MSMEs as regards the marketing of their products and services
  6. Supply chain: This form of partnership can be conducted through the following activities, Management of product mobility between companies and providers of raw materials; Distribution of products to consumers; and/or Stock management in relation to raw materials and fabrication processes.
  7. Other forms of partnership: Profit-sharing; Operational cooperation; Joint ventures; Outsourcing; and/or Construction of facilities and infrastructure.

In any partnerships with MSMEs, large-scale enterprises must first draw up partnership commitment letters in accordance with the format provided under the Appendix to Regulation 1/2022. Said partnership commitment letters must include the following information, Types of work; Estimated work value; and Timeframe for the implementation of the partnership. Large-scale enterprises should then enclose their partnership commitment letters when they submit their business licensing applications through the Online Single Submission system. However, it is important to note that the requirement to submit partnership commitment letters only applies to large-scale enterprises which have been newly established or which have recently expanded their business capacities, sectors, and/or locations. Furthermore, large-scale enterprises must implement any partnerships with MSMEs in accordance with the types of work and estimated work values stated in the relevant partnership commitment letters. It should be noted that large-scale enterprises may choose to enter into partnerships with any MSME candidates that are listed by ministries/government agencies, regional governments and relevant business associations, and may also propose MSMEs that they intend to partner up with if the listed MSME candidates do not meet the competencies required for the types of work that will be undertaken. However, it should be noted that any such proposed MSMEs must not already be affiliated with the large-scale enterprises in question. partnership agreements must include the following information at least the Identities of the parties; Business activities; Rights and obligations of the parties; Types of development; Partnership period; Payment period and mechanism; and Dispute-settlement mechanism.

Whenever implementing partnerships, large-scale enterprises must take the following aspects into account Guidance for MSMEs, so that they will be able to satisfy the quality and quantity standards that apply to partnerships in accordance with the relevant partnership agreements; and Sustainable implementation of partnerships based on the principles of equality, openness, accountability, professionalism, and transparency. Furthermore, both MSMEs and large-scale enterprises must submit reports on the implementation of their partnerships through the Online Single Submission system on an annual basis. Any large-scale enterprises that fail to satisfy the various obligations that apply in relation to partnerships with MSMEs will be subject to the imposition of administrative sanctions, administrative sanctions will be imposed on a gradual basis in accordance with the relevant laws and regulations on business-licensing supervision procedures and large-scale enterprises will also be required to make adjustments in order to improve the implementation of their partnerships.

Ardinovan J. Alief, Salsabila

 

Peraturan Baru terkait kerjasama UMKM dan Usaha Besar

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (“Permen 1/2022”), kemitraan antara usaha besar dan UMKM wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha lain yang dipersyaratkan bermitra tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Permen 1/2022 menetapkan sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur tentang:

  1. Pola kemitraan;
  2. Pelaksanaan kemitraan;
  3. Pembinaan pemerintah;
  4. Kewajiban usaha besar;
  5. Penghargaan; dan
  6. Sanksi administratif.

Pola Kemitraan antara usaha besar dan UMKM dapat dilakukan dengan salah satu pola yaitu

  1. Inti-Plasma: yang pada intinya usaha besar besar melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM plasmanya dalam beberapa aspek, termasuk penyediaan lahan dan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, pembiayaan dan pemasaran.
  2. Subkontrak: memberikan dukunagn kepada UMKM yaitu kesempatan serta kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi/komponennya dan/atau kemudahan dalam memperoleh bahan baku yang diproduksi, pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan semua pihak.
  3. Waralaba: Usaha besar memperluas usaha dengan memperbolehkan UMKM untuk menjadi penerima waralaba.
  4. Perdagangan Umum: kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari oleh usaha besar kepada UMKM
  5. Distribusi dan keagenan: usaha besar memberikan hak khusus kepada UMKM untuk memasarkan barang dan jasanya.
  6. Rantai pasok: dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan perpindahan produk oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku, Pendistribusian produk ke konsumen, Pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi
  7. Bentuk Kemitraan lainnya: bagi hasil, Kerjasama operasional, usaha patungan, outsourcing dan Pembangunan sarana prasarana.

Dalam kemitraan dengan UMKM, usaha besar wajib terlebih dahulu menyusun surat komitmen kemitraan sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran Permen 1/2022 yaitu jenis pekerjaan, perkiraan nilai pekerjaan dan waktu pelaksanaan kemitraan. Usaha besar juga diwajibkan untuk melampirkan surat komitmen kemitraannya ketika mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission. Kewajiban penyampaian surat komitmen kemitraan hanya berlaku bagi usaha besar yang baru berdiri atau yang melakukan pengembangan kapasitas, bidan dan/atau lokasi usahanya. Selain itu, usaha besar wajib melakukan kemitraan dengan UMKM sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan dalam surat komitmen kemitraan yang bersangkutan. Dalam memilih kemitraan dengan calon UMKM dapat memilih calon UMKM manapun, dapat juga mengusulkan calon mitra UMKM jika calon yang ada dalam daftar calon UMKM tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang dilakukan. Namun, UMKM yang diusulkan tersebut tidak boleh terafiliasi dengan usaha besar yang mencalonkan. Setelah itu harus adanya dokumen kesepakatan kemitraan yang ditandatangani oleh usaha besar dan UMKM kemudian disampaikan sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan kemitraan.  Kesepakatan kemitraan tersebut terdiri dari dentitas para pihak; Kegiatan usaha; Hak dan kewajiban para pihak; Bentuk pengembangan; Jangka waktu kemitraan; Jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan Mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pada saat melakukan kemitraan Usaha besar wajib memperhatikan Pembinaan kepada UMKM agar dapat memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan kemitraan sesuai dengan perjanjian kemitraan terkait; dan Pelaksanaan kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan. UMKM maupun usaha besar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kemitraannya melalui sistem Online Single Submission setiap tahun. Usaha besar yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam bermitra dengan UMKM akan dikenakan sanksi administrative. Sanksi administratif akan dikenakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha dan usaha besar juga akan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian untuk memperbaiki pelaksanaan kemitraannya.

Ardinovan J. Alief, Salsabila

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.

“SSA Advocates’ solid footing in the Indonesian legal market can be attributed to its dispute resolution and restructuring and insolvency work. Suhardi Somomoeljono is a key contact.”

Asialaw (Dispute Resolution)
, Asialaw, 2020